Tujuh Fraksi Beri Catatan LKPj Bupati 2020

CIREBON-Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pandangan umum LKPj Bupati Cirebon tahun 2020, kemarin. Kritik dan saran pun dilontarkan masing-masing fraksi. Semuanya berharap, ada pembenahan di pemerintah Kabupaten Cirebon kedepannya.

Terlebih, unsur pemerintahan di Kabupaten Cirebon sudah lengkap. Bupati dan wakil bupati Cirebon. Sinergitas inilah yang kemudian mesti terbangun. Agar pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat terukur. Termasuk capaian RPJMD hingga akhir masa jabatan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon fraksi Partai Golkar, Anton Maulana ST MSi mengatakan, penyampaian dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis aktual berdasarkan hasil penilaian pemeriksaan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

• 

“Ini merupakan prestasi bagi pemerintah daerah, akan tetapi laporan keuangan tersebut jangan berbanding terbalik dengan realita dilapangan. Dengan istilah lain laporan keuangan bagus tapi hasil pelaksanaan pembangunan sangat minim, dan terkesan tidak ada bukti yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Anton.

Kemudian, sambung Anton, minimnya koordinasi antara eksekutif kepada legislatif adalah salah satu penyebab kinerja pemerintah daerah kurang sigap menghadapi perubahan situasi dan kondisi akibat bencana pandemi Covid-19 di tahun 2021.

“Apalagi, refocusing anggaran dilakukan sepihak oleh bupati tanpa mengindahkan komunikasi dengan DPRD perihal penentuan prioritas, pengalihan anggaran, dan pelaksanaan penanganan dampak bencana pandemi. Alhasil, yang terjadi adalah kesemrawutan program penanganan dampak pandemi bersifat seporadis, tanpa arah, tidak transparan, dan jauh dari kesesuaian target penanganan,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Nasdem, M Ghofur Akbar mengatakan, realisasi pendapatan daerah tahun 2020 secara keseluruhan mencapai Rp 3.770 triliun  atau 97,72 persen.

Secara matematis mengalami kemunduran. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat pencapaian 98,69 persen dari target yang lebih tinggi sebesar Rp4.067 triliun. Bahkan pada tahun 2018, tingkat pencapaian realisasi anggaran pendapatan daerah mencapai 99,39 persen.

“Berarti bisa disimpulkan, bahwa selama tiga periode tahun anggaran berjalan program pencapaian pendapatan daerah  berturut-turut mengalami penurunan. Sama sekali tidak ada progres secara signifikan terhadap peningkatan pencapaian anggaran pendapatan daerah,\" kata Ghofur.

Sementara, Fraksi PKS lebih cenderung mengkritik perihal seleksi JPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ketua Fraksi PKS Kabupaten Cirebon Ahmad Fawaz STP menuturkan, pihaknya mendapat informasi penyerahan LHP BPK yang dilaksanakan pada 21 Mei 2020 berbarengan dengan terjadinya mutasi beberapa pejabat JPT Pratama.

Sementara, bupati menghantarkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 kepada DPRD pada tanggal 28 Mei 2020, jeda waktu hanya 7 hari sejak diterima LHP BPK. “Pertanyaan kami, apakah raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 yang dihantarkan kepada kami benar-benar berdasarkan laporan keuangan pemda yang telah diperiksa BPK? Kalau benar kami menilai pemda sangat hebat, mampu menyusun dokumen hantaran raperda dengan sejumlah lampirannya hanya dalam tempo 7 hari saja, mohon penjelasan,” tegasnya.

Kemudian, tentang kegiatan di BKPSDM, yakni seleksi terbuka untuk jabatan JPT pratama dan assesment atau uji kompetensi bagi pejabat JPT pratama/administrasi/fungsional. Karena itu, pihaknya, ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut, berapa total anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2020 dan 2021 ?

“Karena dalam pelaksanaannya, kami menilai kegiatan tersebut sering menimbulkan kontroversi karena kegiatan tersebut pelaksanaannya tidak transparan, hasilnya tidak pernah dipublikasikan walaupun sudah diminta komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, dan diduga hanya sekedar formalitas karena tidak sepenuhnya dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan promosi/mutasi pejabat,” pungkasnya. (sam/adv)

Sumber: